Agus Aras: Komisi IV Siap Kawal Persoalan Pendidikan Di Kutim
SAMARINDA - Minimnya daya tampung sekolah negeri tingkat SMA di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Kutim ke Komisi IV DPRD Kaltim, Kamis (10/7/2025), terungkap bahwa di Sangatta Selatan saja, sekitar 500 lulusan SMP belum tertampung di sekolah negeri.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa masalah pendidikan di Kutim membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi. Ia menyebut, sejumlah wilayah seperti Bengalon juga masih kekurangan SMP, yang hanya berjumlah empat unit aktif saat ini.
"Kami di DPRD Kaltim siap memfasilitasi agar koordinasi lintas instansi berjalan lebih efektif. Gedung dan lahan sekolah harus disiapkan mulai sekarang karena kebutuhan sudah sangat mendesak," tegasnya.
Agus juga mendorong agar Pemkab Kutim aktif bersurat ke Dinas Pendidikan Kaltim, khususnya untuk mengusulkan pembangunan gedung baru dan percepatan hibah lahan. Beberapa lokasi prioritas yang disebut kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) antara lain Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Tak hanya soal infrastruktur, persoalan juga muncul terkait implementasi program pendidikan gratis (Gratispol) dari Pemprov Kaltim. Menurut laporan dari DPRD Kutim, hingga kini masih banyak sekolah dan orang tua yang belum memahami cakupan program tersebut.
"Program Gratispol itu bagus, tapi kalau teknisnya tidak jelas, akan menimbulkan kebingungan. Harus dijelaskan sejak awalapakah mencakup iuran, seragam, atau buku pelajaran," ujar Agus Aras, yang juga merupakan legislator dari Fraksi Demokrat.
Ia menambahkan, ke depan perlu ada pemetaan kebutuhan pendidikan secara berkala, agar pembangunan sekolah tidak lagi bersifat reaktif. Agus juga menyambut baik wacana rekrutmen guru ahli untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil.
"Ini bukan hanya soal angka daya tampung, tapi menyangkut masa depan generasi muda Kutim. Komitmen semua pihak sangat diperlukan," pungkasnya. (adv dprd kaltim)
