Agus Aras Soroti Program Gratispol: Perlu Realisme Fiskal Dan Tahapan Matang

SAMARINDA - Program Pendidikan Gratispol yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terus mendapat perhatian. Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H. Agus Aras, yang mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek fiskal daerah dalam pelaksanaannya.

"Dalam konteks politik, sah-sah saja program seperti itu. Tapi kita juga harus realistis, melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam membiayai program pendidikan gratis secara menyeluruh," ujar Agus Aras, saat diwawancarai pada Kamis (10 Juli 2025).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim ini menilai bahwa meskipun Gratispol memiliki tujuan mulia, pelaksanaannya tetap harus bertahap dan sesuai regulasi nasional.

"Tujuannya bagus, tapi masyarakat juga perlu bersabar karena program ini baru akan berjalan maksimal mulai 2026. Ini juga berkaitan dengan peraturan dan tahapan kebijakan yang berlaku di Indonesia," terangnya.

Agus Aras juga menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pendidikan hanya mencakup jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, Pemprov harus melakukan formulasi kebijakan yang cermat agar tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain soal regulasi, ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam alokasi anggaran, agar sektor strategis lainnya juga tidak terabaikan.

"Sekali lagi, kita harus tetap realistis. Anggaran daerah juga perlu dialokasikan untuk sektor lain yang tidak kalah penting, seperti infrastruktur, yang saat ini juga membutuhkan perhatian serius," pungkasnya.(adv dprd kaltim)