Dorong Kemandirian Petani, Kukar Terima Bantuan Alsintan Dan Bahas Skema Permodalan Brigade Pangan
POJOKALTIM.CO.ID, TENGGARONG - Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperkuat ketahanan pangan daerah terus berlanjut. Melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Kukar kembali menerima bantuan alat dan sarana produksi pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI, sebagai bagian dari program dukungan percepatan tanam dan peningkatan produktivitas petani.
Bantuan tahap kedua ini meliputi 24 unit traktor roda dua, 17 unit rice transplanter (alat tanam padi), 36 unit pompa air, serta 5 unit rotavator. Seluruhnya dialokasikan untuk 12 kelompok Brigade Pangan yang tersebar di Kecamatan Marangkayu, Samboja, Tenggarong, dan Anggana.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa bantuan kali ini juga mencakup pupuk dan bibit. "Penyerahan ini merupakan bagian dari rangkaian bantuan yang masih akan berlanjut. Tahap ketiga nantinya akan ada mesin panen, drone pertanian, dan tambahan rotavator," ujarnya, Senin (6/5/2025).
Selain penyerahan bantuan, turut digelar diskusi untuk memetakan tantangan yang dihadapi Brigade Pangan, kelompok tani binaan yang dibentuk Pemkab Kukar sebagai garda terdepan penguatan ketahanan pangan. Salah satu persoalan krusial adalah keterbatasan modal usaha dan belum optimalnya pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) yang telah diterima.
Taufik mengatakan, Bupati Kukar Edi Damansyah telah memberikan arahan agar program Kredit Kukar Idaman (KKI) dapat dimanfaatkan sebagai solusi permodalan bagi Brigade Pangan. "Kami diminta untuk mengawal fasilitasi kredit ini agar petani bisa bergerak lebih cepat dan mandiri,' tegasnya.
Isu lain yang turut mencuat dalam diskusi adalah rendahnya penyerapan gabah oleh Bulog akibat kurangnya sarana pengeringan pascapanen. Menurut Taufik, hal ini perlu menjadi prioritas penanganan ke depan.
Distanak Kukar juga menginventarisasi berbagai kebutuhan infrastruktur penunjang pertanian, seperti normalisasi saluran irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan distribusi hasil panen. "Pak Bupati meminta agar kami memetakan mana yang bisa dibiayai lewat program pusat dan mana yang bisa dimasukkan dalam APBD Kukar," tutup Taufik. (ADV KMF KUKAR)
