DPRD Kaltim Dan DPRD Kutim Bahas Krisis Sekolah Dan Kejelasan Program Gratispol

SAMARINDA - Persoalan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi C DPRD Kutim ke Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Kamis (10/7/2025), di Gedung E DPRD Kaltim. Pertemuan tersebut turut dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, membahas berbagai tantangan krusial di sektor pendidikan.

Salah satu masalah mendesak yang disampaikan adalah ketimpangan daya tampung sekolah menengah. Di Sangatta Selatan, tercatat sekitar 500 lulusan SMP belum tertampung di SMA Negeri. Sementara itu, di wilayah Bengalon, masih terdapat kekurangan SMP, dengan hanya empat sekolah yang beroperasi saat ini.

Minimnya ruang kelas baru (RKB) juga menjadi kendala besar. Laporan dari Pemkab Kutim menyebutkan bahwa kebutuhan mendesak berada di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan sekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H. Agus Aras, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari Pemkab Kutim dan mendorong percepatan pengajuan proposal pembangunan sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi.

"Komunikasi kami dengan Dinas Pendidikan makin intens. Kami sarankan Pemkab segera ajukan permohonan pembangunan," ujarnya.

Program Gratispol Juga Disorot: Masih Banyak yang Belum Jelas

Selain persoalan infrastruktur, Program Pendidikan Gratis (Gratispol) juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. DPRD Kutim mengungkapkan belum ada kepastian teknis dari Pemprov mengenai komponen biaya yang ditanggung oleh program tersebut, termasuk iuran bulanan, pembelian buku, dan pengadaan seragam.

Hal ini menimbulkan kebingungan di lapangan, baik bagi pihak sekolah maupun orang tua siswa. DPRD Kaltim menekankan pentingnya penjabaran teknis program agar implementasi Gratispol tidak menimbulkan mispersepsi di masyarakat.

Rekomendasi Solusi dari DPRD Kaltim:

Penambahan SMA dan SMK Negeri di Kutim, terutama di wilayah Sangatta Utara dan Selatan

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) di kecamatan yang mengalami kekurangan fasilitas

Penjabaran teknis Program Gratispol secara menyeluruh untuk menjamin transparansi dan efektivitas pelaksanaan

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal dari langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kutim, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di Kalimantan Timur. (adv dprd kaltim)