DPRD Kaltim Soroti Penyusunan Prognosis APBD 2026 Dan P-APBD 2025

SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur terus memperkuat pengawasan terhadap perencanaan anggaran daerah. Dalam agenda strategis yang dipimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap prognosis Rancangan APBD 2026 serta Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025.

Rapat tersebut menghadirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim. Dalam keterangannya usai rapat, Sabaruddin menekankan bahwa proses penyusunan prognosis anggaran bukan hanya tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan memerlukan keterlibatan luas di lingkup Pemprov.

"Ini bukan pekerjaan satu OPD saja. Harus ada sinergi antarpihak agar setiap rencana anggaran punya arah dan sasaran yang jelas. Idealnya, proses ini sudah aktif sejak Mei hingga Agustus," ujarnya.

Sabaruddin juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas komisi, termasuk Komisi I, II, dan IV, agar proses penyusunan APBD berjalan optimal, baik anggaran murni maupun perubahan.

Sayangnya, Kepala Bapenda Kaltim tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini membuat pembahasan terkait pendapatan daerah dan strategi peningkatannya tertunda.

"Kami ingin mendapat informasi yang lebih komprehensif soal potensi pendapatan. Harapannya, ada pertemuan lanjutan dalam waktu dekat," tambahnya.

Hingga saat ini, DPRD masih menunggu data lengkap terkait realisasi anggaran. Komisi II meminta kehadiran langsung kepala OPD dalam rapat lanjutan guna memastikan proses evaluasi berlangsung akurat dan transparan.

"Kami ingin memastikan setiap OPD hadir dengan data lengkap. Akurasi informasi adalah kunci dalam proses perencanaan dan pengawasan," tegas Sabaruddin.

Agenda ini mencerminkan komitmen DPRD Kaltim dalam menjaga transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran, dengan harapan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Benua Etam.(adv/dprd kaltim)