DPRD Kaltim Tegaskan Komitmen Perkuat Demokrasi Lewat Indeks Demokrasi Indonesia 2025
SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan demokrasi daerah melalui partisipasi aktif dalam agenda Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025. Komitmen ini disampaikan oleh Andi Abdul Razaq, Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kaltim, dalam rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI 2025 yang digelar oleh Kesbangpol Kaltim, Kamis (12/6/2025) di Kantor Gubernur Kaltim.
IDI menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi secara nasional maupun daerah. Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menjelaskan bahwa IDI tidak hanya berfokus pada aspek politik, tapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. "Kualitas demokrasi di daerah akan memengaruhi arah dan efektivitas kebijakan pembangunan nasional," ujarnya.
IDI kini masuk sebagai indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, sehingga pelibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder menjadi sangat strategis.
DPRD Kaltim, lanjut Andi Abdul Razaq, secara rutin menggelar kegiatan sosialisasi ke masyarakat di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman publik terkait pentingnya demokrasi. "Kami tidak hanya duduk di kantor. Anggota DPRD turun langsung ke lapangan bersama narasumber untuk mengedukasi masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan responsif di Kaltim. Dengan kolaborasi yang solid, IDI dapat menjadi tolok ukur yang efektif dalam perencanaan kebijakan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. (adv dprd kaltim)
