DPRD Kaltim Tinjau Kinerja Badan Penghubung Di Jakarta, Fokus Evaluasi Aset Dan Peran Strategis Promosi Daerah
JAKARTA - Dalam upaya memperkuat pengawasan aset daerah sekaligus mendorong optimalisasi promosi Kalimantan Timur di tingkat nasional, Komisi III DPRD Provinsi Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan sejumlah anggota, seperti Jahidin, Subandi, dan Abdul Rahman Agus. Mereka disambut oleh jajaran Badan Penghubung yang dipimpin Kepala Seksi Promosi dan Informasi, Endang Sri Wahyuni.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim menyoroti pentingnya peran Badan Penghubung sebagai perwakilan daerah di ibu kota negara. Reza Fachlevi menekankan perlunya penguatan komunikasi antarlembaga dan penyediaan fasilitas informasi publik yang lebih modern, seperti videotron dan digital signage.
"Badan Penghubung harus hadir sebagai representasi aktif Pemprov Kaltim di Jakarta. Kita perlu memperluas promosi daerah dan memperkuat sinergi lintas instansi," ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi fasilitas pendukung, khususnya asrama mahasiswa Kaltim yang disebut belum layak. Reza mendorong agar Badan Penghubung menjalankan peran sosial sebagai pembina mahasiswa yang sedang menempuh studi di Jabodetabek.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi anggaran. Ia meminta penjelasan mengenai arah program dan prioritas kegiatan Badan Penghubung tahun 2025 guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
"Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung peran strategis Badan Penghubung sebagai simpul koordinasi lintas sektor," ungkapnya.
Ia juga menekankan agar pelayanan dan fasilitas yang disediakan dapat mencerminkan profesionalisme serta membawa citra positif bagi Kalimantan Timur di kancah nasional. Program promosi seperti Gaspol dan Jospol diharapkan dapat dimaksimalkan melalui kanal-kanal informasi publik yang lebih adaptif.
Menanggapi hal itu, Endang Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Badan Penghubung pada tahun 2025 menerima anggaran sebesar Rp 17 miliar yang terbagi ke dalam dua program utama: pelayanan penghubung dan penunjang operasional. Program tersebut mencakup pengelolaan mess, fasilitasi pejabat daerah, serta promosi daerah melalui media digital dan keikutsertaan dalam event nasional.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Badan Penghubung semakin kuat demi mendukung pembangunan Kalimantan Timur yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional. (adv dprd kaltim)
