Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Dan Minta Percepatan Pengentasan Kemiskinan
SAMARINDA - Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna ke-19, Selasa (17/6/2025), khususnya terkait kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Andi Afif Rayhan Harun, mengungkapkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kaltim menurun dari 6,1 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen di 2024, indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat. "Artinya, strategi pengentasan belum menyentuh akar persoalan. Warga miskin makin jauh dari ambang garis kemiskinan," jelas Afif.
Pengangguran terbuka juga menjadi sorotan dengan angka 5,14 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Fraksi Gerindra menilai kebijakan pembangunan belum cukup kuat menciptakan lapangan kerja berkualitas. "Sektor unggulan harus diarahkan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal," imbuhnya.
Dalam hal keuangan daerah, meski pendapatan melampaui target, penyerapan anggaran dinilai belum maksimal. Kinerja sejumlah BUMD juga masih belum menunjukkan hasil positif, sementara belanja modal dan operasional belum optimal.
Bidang pendidikan dan kesehatan turut dikritisi. Distribusi guru yang tidak merata dan minimnya fasilitas di wilayah 3T menjadi perhatian. Di sisi kesehatan, layanan dasar belum menjangkau pelosok, alat medis belum merata, dan penanganan stunting dianggap lamban.
Fraksi Gerindra juga menyoroti buruknya infrastruktur di beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Permukiman kumuh dan keterbatasan rumah layak huni menunjukkan bahwa program perumahan belum menyentuh seluruh kelompok rentan.
Afif menutup pandangan fraksinya dengan menegaskan pentingnya menindaklanjuti temuan BPK, mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat BUMD, serta merancang pembangunan yang adil dan merata. "Kami berharap semua catatan ini menjadi perhatian bersama demi Kaltim yang lebih baik," pungkasnya. (adv dprd kaltim)
