Fraksi Golkar DPRD Kaltim Soroti Beasiswa Ganda, Kebutuhan Dokter, Dan Transparansi Proyek Jalan
SAMARINDA - Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Realisasi APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025). Tiga sektor menjadi sorotan utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
Juru bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp4,77 triliun atau 21,53 persen dari total APBD belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan mencolok adalah temuan penerima beasiswa ganda, yang dinilai merugikan siswa lain yang lebih membutuhkan.
"Program beasiswa harus tepat sasaran. Sistem penyaluran harus dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelajar yang layak menerima," tegas Shemmy.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis, terutama di daerah terpencil. Dengan kebutuhan sekitar 2.000 dokter di seluruh Kaltim, saat ini dokter umum dan spesialis masih terkonsentrasi di perkotaan.
"Ketimpangan ini menghambat layanan kesehatan merata. Perlu strategi distribusi dan insentif yang lebih baik," tambahnya.
Sementara untuk infrastruktur, Shemmy meminta pemerintah lebih terbuka dan detail dalam menyampaikan progres pembangunan jalan. Menurutnya, laporan yang minim membuat pengawasan DPRD tidak berjalan maksimal.
"Pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, tapi juga penopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus lebih transparan," ujarnya.
Fraksi Golkar menutup pandangannya dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembenahan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui fungsi anggaran dan pengawasan legislatif. (adv dprd kaltim)
