Fraksi PPP–Demokrat Soroti Kemiskinan Dan Ketimpangan Pembangunan, Desak Evaluasi Arah Pembangunan Kaltim
SAMARINDA -Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah cepat dan terstruktur dalam menanggapi berbagai persoalan krusial yang masih membelit daerah. Sorotan ini disampaikan melalui juru bicara fraksi, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025), yang membahas pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
Nurhadi menegaskan bahwa isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, krisis air bersih, dan banjir di beberapa daerah seperti Sangatta dan Balikpapan tidak bisa lagi ditangani setengah hati. "Persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan suara langsung dari masyarakat," katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan pendidikan menengah di Balikpapan, serta keterbatasan pasokan air bersih yang masih bergantung pada waduk tadah hujan. Selain itu, perencanaan belanja daerah juga mendapat catatan serius. Dari anggaran Rp22,19 triliun, hanya Rp20,46 triliun yang terealisasi.
Ini menunjukkan kelemahan dalam perencanaan. Beberapa komponen pendapatan pun belum mencapai target," tegas Nurhadi.
Masalah kemiskinan menjadi fokus utama. Berdasarkan data terakhir, terdapat 221.340 warga miskin atau 5,78 persen dari total penduduk Kaltim. Enam kabupaten/kota bahkan berada di atas rata-rata, termasuk Mahakam Ulu (10,75%) dan Kutai Barat (9,56%).
"Pemerintah harus hadir dengan intervensi sosial dan ekonomi yang lebih terarah," ujarnya.
Fraksi PPP-Demokrat juga mengingatkan pentingnya menyusun ulang arah pembangunan daerah seiring dengan mendekatnya Pilkada 2024. Sinkronisasi antara visi kepala daerah, RPJMD, dan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045 harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif.
"Kami minta semua pemangku kebijakan duduk bersama, mengkaji ulang prioritas pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat," pungkas Nurhadi. (adv dprd kaltim)
