Kasus Dugaan Pelecehan Di Kegiatan Pramuka, Damayanti: Ini Cerminan Gagalnya Perlindungan Anak
SAMARINDA - Kasus dugaan pelecehan seksual yang mencuat dalam kegiatan Pramuka di Samarinda mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti. Ia menilai insiden ini mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan nonformal yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pembentukan karakter generasi muda.
"Ini bukan sekadar insiden, tapi peringatan keras. Kegiatan seperti Pramuka itu identik dengan pembinaan, bukan justru jadi tempat munculnya kekerasan seksual," ujar Damayanti.
Menurutnya, dugaan keterlibatan oknum pembina dalam kasus tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap interaksi di lingkungan kegiatan kepemudaan masih sangat lemah. Ia menilai perlindungan terhadap peserta, baik anak-anak maupun pendamping, harus menjadi tanggung jawab kolektif.
"Yang disorot bukan hanya pelaku, tapi juga bagaimana sistem bisa membiarkan ini terjadi. Ini soal tanggung jawab bersama," tegasnya.
Damayanti juga mengapresiasi respons cepat dari lembaga perlindungan anak yang sudah turun tangan. Namun, ia menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan didukung dengan bukti yang kuat untuk memastikan keadilan bagi korban.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual, termasuk tindakan yang sering dianggap sepele seperti komentar bernuansa seksual atau gestur yang tidak pantas.
"Pelecehan itu tidak selalu berupa tindakan fisik. Ucapan atau isyarat yang menjurus pun sudah termasuk. Kita harus membentuk kesadaran kolektif tentang itu," katanya.
Menutup pernyataannya, Damayanti meminta agar seluruh kegiatan pendidikan nonformal di Kaltim, khususnya yang melibatkan anak, dievaluasi ulang dari sisi keamanan dan pengawasan.
"Kita ingin anak-anak tumbuh di ruang yang membina, bukan yang membahayakan. Ini harus jadi momentum untuk perbaikan menyeluruh," pungkasnya. (adv dprd kaltim)
