Ketua DPRD Kaltim Desak Keadilan Fiskal: Daerah Penghasil SDA Tak Boleh Ditinggal
SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan perlunya langkah konkret untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Ia menilai, Kaltim berhak atas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, mengingat kontribusinya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional sangat besar.
"Kaltim selama ini jadi penyumbang utama PNBP dari sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan. Tapi alokasi DBH yang kita terima masih belum mencerminkan kontribusi itu," tegasnya, Jumat (12/7/2025).
Hasanuddin mendorong agar ada koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pusat, serta menekankan pentingnya dukungan regulasi dan diplomasi fiskal untuk memperjuangkan hak daerah.
"Ini bukan hanya soal Kaltim. Ini tentang keadilan bagi semua daerah penghasil SDA di Indonesia yang selama ini merasa kurang dihargai dalam sistem fiskal nasional," ujarnya.
Ia menyatakan, DPRD Kaltim siap menjadi bagian dari solusi, termasuk lewat penguatan posisi Kaltim di forum nasional dan penyampaian rekomendasi strategis berbasis konstitusi. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari kesadaran bersama.
Hasanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk mendorong gerakan kolektif demi sistem fiskal yang lebih adil dan merata.
"Sudah waktunya daerah penghasil berdiri tegak dan menyuarakan haknya. Jangan sampai yang memberi paling banyak justru tertinggal paling jauh," tutupnya. (adv dprd kaltim)
