Lepas Ketergantungan Migas, Kukar Bidik PAD Rp 800 Miliar Di 2025

POJOKALTIM.CO.ID, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menggenjot kemandirian fiskal daerah. Tidak ingin terus bergantung pada sektor ekstraktif seperti migas dan pertambangan, Pemkab kini memfokuskan langkahnya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Target yang dipasang tahun ini cukup ambisius, yakni mencapai Rp 800 miliar—naik signifikan dari realisasi tahun sebelumnya. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menyebut target tersebut telah dibagi dan dibebankan ke seluruh perangkat daerah (OPD) terkait.

"Kita minta Bapenda dan semua OPD terkait bekerja lebih maksimal. Targetnya Rp 800 miliar tahun ini dan harus dikejar melalui semua potensi yang ada," tegas Sunggono, Rabu (16/4/2025).

Sumber PAD Kukar tahun ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari pajak daerah, insentif pusat untuk pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan, hingga Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan dan pengelolaan lingkungan.

Tak hanya itu, kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mulai menunjukkan hasil. Perumda Tirta Mahakam, misalnya, untuk pertama kalinya sejak berdiri 33 tahun lalu, kini menyumbang deviden ke kas daerah sebesar Rp 1,3 miliar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun ini.

BUMD lainnya seperti Kukar Sejahtera Energi (KSDE) dan Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) juga ditarget menyetor deviden sesuai perjanjian kinerja para direksi.

"Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD kita, seperti pajak penerangan jalan, restoran, dan sektor jasa lainnya," tambah Sunggono.

Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan dan tidak lagi terlalu bergantung pada kekayaan alam yang tidak terbarukan.

"Kita ingin PAD jadi tulang punggung pembangunan Kukar ke depan," pungkasnya. (ADV KMF KUKAR)