PAN-Nasdem DPRD Kaltim Desak Raperda Lingkungan Yang Tegas Dan Berbasis Fakta
SAMARINDA - Fraksi PAN - Nasdem DPRD Kalimantan Timur mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disusun sekadar sebagai dokumen formalitas. Dalam Rapat Paripurna ke-23, Senin (14/7/2025), mereka menyampaikan sikap tegas atas kondisi krisis ekologi yang kian parah di Kaltim.
"Bencana ekologi bukan isu remeh. Sudah terlalu banyak korban dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tanpa kendali," tegas Abdul Rahman Agus, anggota Komisi III dari Fraksi PAN-Nasdem.
Fraksi ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan data yang valid terkait pencemaran dan kawasan rawan bencana. Abdul Rahman menekankan bahwa kelemahan data selama ini menjadi penyebab utama kebijakan yang meleset dari kondisi riil.
"Aturan harus lahir dari fakta, bukan dari meja kantor. Kita tidak bisa lagi mengandalkan asumsi," katanya.
Mereka juga menyerukan pelibatan aktif masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dan memiliki kearifan lokal dalam menjaga ekosistem. "Jangan lagi pinggirkan masyarakat adat. Mereka adalah penjaga sesungguhnya bumi Kaltim," tambah politisi asal Kutai Timur itu.
Fraksi PAN-Nasdem menuntut agar Raperda mencakup aturan rinci terkait Amdal, perizinan, pengawasan, serta sanksi yang tegas. Penegakan hukum disebut sebagai hal krusial dalam menghadapi maraknya pelanggaran lingkungan, khususnya tambang ilegal.
"Jangan sampai aturan hanya jadi hiasan. Penambang ilegal harus ditindak, bukan dibiarkan," ujarnya.
Mereka juga mendorong transparansi data lingkungan secara digital agar masyarakat bisa ikut mengawasi. "Buka data lingkungan untuk publik. Transparansi adalah kunci kontrol sosial," kata Abdul Rahman.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PAN-Nasdem mengapresiasi inisiatif pembuatan Raperda namun mengingatkan bahwa keberhasilan hanya akan terwujud jika implementasi dilakukan dengan konsisten.
"Jangan jadikan ini sekadar formalitas. Ini bisa jadi pertahanan terakhir Kaltim dari kehancuran. Masa depan anak cucu kita dipertaruhkan," pungkasnya. (adv dprd kaltim)
