Pansus RPJMD Kaltim Tancap Gas, Prioritaskan Sinkronisasi Dan Validasi Data
SAMARINDA - Baru saja terbentuk dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kalimantan Timur, Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 langsung bergerak cepat. Rapat internal perdana digelar pada Kamis (12/6/2025) untuk menyusun langkah strategis kerja selama 40 hari ke depan.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Syarifatul Syadiah, dan dihadiri oleh sejumlah anggota, antara lain Abdul Rakhman Bolong, Agusriansyah Ridwan, Arfan, Akhmed Reza Fachlevi, dan Sapto Setyo Pramono. Tim tenaga ahli DPRD Kaltim juga turut mendampingi untuk memperkuat landasan teknis dan substansi.
Dalam pengantarnya, Syarifatul menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan fondasi utama pembangunan daerah lima tahun mendatang.
"Semua program dan pokok pikiran anggota dewan akan bermuara ke RPJMD ini. Maka dokumennya harus kuat, terukur, dan berbasis data," tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi data menjadi pekerjaan awal yang sangat krusial. RPJMD harus mencerminkan kondisi riil dan proyeksi Kaltim secara menyeluruh, dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti.
Selain menekankan pentingnya substansi dan konsistensi data, Syarifatul juga mengingatkan agar enam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim diakomodasi secara tepat dan realistis sesuai kapasitas fiskal daerah.
"Harapan kita, Pansus mampu menjembatani aspirasi legislatif dan eksekutif untuk melahirkan dokumen pembangunan yang selaras dengan visi misi kepala daerah dan kemampuan anggaran," jelas politisi Golkar dari Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini.
Pansus juga merencanakan rapat-rapat lanjutan bersama mitra strategis, seperti Bappeda Kaltim sebagai penyusun utama dokumen RPJMD, serta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Fokusnya antara lain pada proyeksi makroekonomi, pertumbuhan daerah, dan indikator pembangunan strategis.
"Kita akan mengundang OPD teknis yang relevan untuk mendalami berbagai isu sektoral dan memastikan penyelarasan RPJMD dengan kondisi aktual di lapangan," pungkas Syarifatul.
Langkah awal sudah diambil. Tantangan berikutnya adalah merumuskan arah pembangunan Kaltim yang realistis, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (adv/dprd kaltim)
