Perlu Langkah Nyata Siapkan SDM Lokal

POJOKALTIM.CO.ID, SAMARINDA -Rencana pemerintah pusat mengimpor 16 ribu pekerja bangunan di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memicu pertanyaan publik Benua Etam. Apakah tak ada langkah dari pemprov Kaltim untuk bisa menyediakan SDM lokal.

Ya, seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berencana mendatangkan 16 ribu tukang dari luar Kaltim. Hal ini dilakukan untuk percepatan pembangunan sejumlah gedung yang sudah akan dimulai. Sontak saja rencana itu mendapatkan tentangan keras dari sejumlah elemen masyarakat.

Salah satunya dari kelompok yang menamakan diri Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara (Gaskan). Di mana dalam salah satu poin tuntutannya, menolak kedatangan 16 ribu pekerja dari luar daerah, yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra.

Menanggapi penolakan itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyebut tuntutan itu sah-sah saja. Apalagi ini demi memperjuangkan  memperjuangkan hak masyarakat yang ada di Bumi Etam.

Tapi persoalannya, jika mayoritas pekerja adalah warga lokal, apakah ada jaminan progres pembangunan bisa terlaksana sesuai target? Hal ini menurut Sigit harus dipastikan terlebih dahulu.

"Itu hak teman-teman untuk menyampaikan aspirasinya. Karena memang tenaga kerja lokal kita kan juga penting untuk dapat berkontribusi," ucap Sigit.

Apa yang dituntuk kelompok masyarakat ini, sejatinya merupakan sindiran keras bagi pemerintah daerah. Yakni, mempertanyakan upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyiapkan SDM-nya, agar bisa bersaing.

Begitu juga komitmen pemerintah pusat, yang seharusnya memberikan peluang lebih bagi masyarakat lokal, sebagai bentuk keadilan, serta menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu. 

Menurutnya, harus ada sosialisasi dan seleksi lebih dulu. Tapi jika nantinya, tenaga kerja lokal tak memenuhi pekerja yang dibutuhkan, kebijakan impor tukang ini bisa menjadi pilihan.

"Termasuk juga penentuan badan otorita, siapa saja orangnya yang memang benar-benar layak masuk di dalam jajaran tersebut. Kita juga minta ke pusat melalui (politik) afirmasi," lanjutnya. 

Dengan adanya kesepakatan afirmasi itu, nantinya akan terjalin kerja sama antara pekerja lokal dan mereka yang berasal dari luar. di mana memang menurut Sigit, harus ada kuota bagi warga daerah. Walau juga harus diakui, kualitas pekerja lokal belum sebanding dengan pekerja bangunan, terutama dari daerah Jawa.

"Tapi ilmu itu bisa di-upgrade. Kita gak boleh kalah. Kita punya BLK tersebar di beberapa daerah di Kaltim. Harusnya bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk menyerap orang-orang lokal kita agar ilmunya bisa di-upgrade," imbuhnya menekankan.

Lebih jauh, pro kontra tukang luar ini mutlak menuntut kesiapan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar bisa mencetak SDM andal di berbagai bidang. Bahwa keahlian bukan semata didapat dengan motivasi dan retorika untuk tak menjadi penonton di rumah sendiri. Tapi butuh langkah konkrit dan nyata. Sehingga akan makin banyak putera daerah yang siap bersaing.

"Tapi tak serta merta menolak keseluruhan. Karena kenyataannya, daerah ini masih kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut. Dari 16 ribu calon pekerja itu, kalau bisa setengahnya adalah orang Kaltim," tutup Sigit memungkasi. (adv/cuk)