Salehuddin: Jurnalis Harus Jaga Etika, Privasi Bukan Konsumsi Publik
SAMARINDA - Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti tantangan baru di era media digital, terutama terkait penyebaran informasi yang menyentuh ranah privasi. Ia menegaskan pentingnya peran jurnalis sebagai penyampai informasi publik yang tetap menjunjung etika dan hukum.
"Jurnalis adalah ujung tombak informasi yang dipercaya masyarakat. Tapi ada batas yang tak boleh dilanggar, terutama jika menyangkut data pribadi atau informasi sensitif," ujar Salehuddin, Sabtu (19/7/2025).
Ia menekankan bahwa jurnalisme bukan sekadar menyampaikan kabar, melainkan bagian penting dari sistem demokrasi. Setiap informasi yang disiarkan harus melalui proses verifikasi dan pertimbangan etis.
Fenomena penyebaran data pribadi di media sosial tanpa dasar kuat pun menjadi sorotan. Menurut Salehuddin, hal itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga hukum, khususnya dalam konteks Pasal 26 dan 27 UU ITE yang melarang penyebaran data pribadi tanpa persetujuan.
"Viral belum tentu benar. Dan bisa berbahaya kalau sudah menyentuh privasi seseorang," katanya.
Ia menilai, jurnalis memiliki peran ganda menyampaikan informasi sekaligus menjaga kualitas ruang publik. Dalam konteks itu, integritas dan profesionalisme menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap media.
"Pers harus jadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, tapi dengan cara yang bertanggung jawab," jelas politisi asal Kutai Kartanegara itu.
Salehuddin juga menekankan pentingnya literasi digital di kalangan masyarakat. Di tengah arus informasi yang nyaris tak terbendung, publik harus semakin cermat memilah mana yang benar, mana yang menyesatkan.
"Kita tidak bisa menghentikan arus berita, tapi bisa memperkuat daya tahan masyarakat melalui pemahaman dan pemilihan sumber informasi yang kredibel," ujarnya.
Ia pun berharap jurnalis muda di Kaltim terus menjunjung tinggi etika profesi, karena peran mereka sangat penting dalam pembangunan dan penguatan demokrasi.
"Jurnalis itu mitra pembangunan. Mereka jadi mata dan telinga publik. Tapi mereka juga punya tanggung jawab moral menjaga batas antara fakta dan privasi," tutupnya. (adv dprd kaltim)
