Soroti Banjir Samarinda, Sugiyono Desak Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur

SAMARINDA - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Samarinda. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, beberapa waktu lalu.

Menurut Sugiyono, pembahasan rencana jangka menengah harusnya selaras dengan kondisi riil di lapangan. "Di saat kita bicara perencanaan lima tahunan, warga justru tengah berjibaku dengan genangan air. Ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya kepada awak media di sela kegiatan.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti belum optimalnya infrastruktur pengendali banjir yang sudah menyedot anggaran besar. Salah satu yang disorot adalah Bendungan Benanga. Ia menyebutkan, meskipun anggaran sebesar Rp25 hingga Rp30 miliar telah dikucurkan, dampaknya belum terasa di masyarakat.

"Sedimentasi di Benanga sangat tinggi. Ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran," tegasnya.

Sugiyono juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terkait kewenangan lintas pemerintah dalam penanganan banjir. Menurutnya, tidak semua infrastruktur berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda.

"Di media sosial, kritik hanya mengarah ke pemkot. Padahal, beberapa titik krusial, terutama di wilayah hulu, merupakan wewenang pemerintah provinsi. Ini perlu disosialisasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman," jelasnya.

Ia berharap, masukan dari berbagai pihak dalam Musrenbang bisa benar-benar dijadikan landasan untuk perencanaan yang lebih responsif terhadap persoalan mendesak di masyarakat, terutama banjir yang terus berulang tiap tahun. (adv dprd kaltim)