BPBD Kaltim Gelar Sosialisasi KRB Dan RPB, Dorong Penguatan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana
SAMARINDA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan Sosialisasi Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2022-2026 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2023-2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Kamis (31/7/2025).
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresno Rosano, S.E., yang mewakili Kalaksa BPBD Kaltim. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap potensi risiko bencana yang semakin kompleks serta perlunya sinergi antarstakeholder dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.
"Pemahaman risiko dan ancaman bencana harus terus diperbarui seiring dinamika perubahan lingkungan. Sosialisasi ini adalah langkah awal membangun kesiapsiagaan yang lebih baik," ujar Tresno.
Menghadirkan narasumber dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Robertus Ali Sodikin, S.H., memaparkan pengalaman penyusunan dokumen RPB DIY berdasarkan Pergub DIY No. 65 Tahun 2023. Ia menekankan pentingnya perencanaan kebencanaan yang berbasis kajian risiko dan kolaborasi lintas sektor.
"Dalam dokumen RPB DIY, kami menetapkan 9 risiko bencana prioritas dari total 14 ancaman yang ada. Penyusunan ini tak lepas dari pendekatan multihelix dan integrasi dengan rencana pembangunan daerah," jelas Robertus.
Materi sosialisasi mencakup penyusunan sistematis dokumen RPB, identifikasi dan prioritas risiko, hingga integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kalimantan Timur, yang dikenal rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta kekeringan.
BPBD Kaltim mendorong semua elemen, baik dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media, untuk bersinergi membangun sistem penanggulangan bencana yang tanggap, adaptif, dan inklusif.
Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan kebencanaan dengan arah pembangunan nasional, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan. (adv diskominfo kaltim)
