BRIDA Kaltim Gelar FGD Pemetaan Daya Dukung Wilayah Jelang Pengembangan IKN
SAMARINDA - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pemetaan Daya Dukung Wilayah untuk Identifikasi Dampak Spasial dari Perencanaan dan Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)", Selasa (1/7/2025), di Hotel Five Premier Samarinda.
FGD ini menjadi langkah strategis BRIDA dalam memetakan potensi, tantangan, serta risiko lingkungan yang dapat muncul seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mencakup wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, hingga pemangku kepentingan lintas sektor, sebagai bentuk kolaborasi dalam menghadirkan pembangunan yang berbasis data, ilmiah, dan berkelanjutan.
Sekretaris BRIDA Kaltim, Charmarijaty, menyampaikan pentingnya sinergi antara daerah dengan berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi, dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan IKN.
"Persoalan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan tidak bisa dikelola sendiri. BRIDA membuka ruang kolaborasi, termasuk dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang turut mendampingi dalam riset strategis seperti pemanfaatan ALKI II untuk pengembangan ekonomi kawasan," ujarnya.
Unlam, yang berasal dari Kalimantan Selatan daerah pemasok utama logistik dan energi untuk IKN ikut mendampingi Kaltim dalam menganalisis kesiapan daya dukung dan daya tampung wilayah.
Ketua Tim Konsorsium Peneliti IKN Unlam, Rosalina Kumalawati, dalam paparannya menjelaskan pentingnya dua indikator utama: daya dukung dan daya tampung lingkungan.
"Daya dukung menunjukkan sejauh mana lingkungan mampu menyediakan kebutuhan dasar makhluk hidup, sementara daya tampung mengacu pada batas kemampuan lingkungan dalam menerima limbah dan dampak aktivitas manusia," jelasnya.
Melalui FGD ini, BRIDA Kaltim berharap bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis sains dan spasial, untuk mendukung pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem di masa mendatang. (adv diskominfo kaltim)
