Pemprov Kaltim Raih Opini WTP Ke-12 Berturut-Turut, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Keuangan Daerah
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Staf Ahli BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.
Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyebut bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan pelayanan publik.
"WTP ke-12 ini adalah hasil kerja keras dan profesionalitas seluruh aparatur Pemprov Kaltim. Namun yang terpenting, bagaimana kita terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas dan transparansi," ungkapnya.
Seno juga menekankan bahwa raihan opini WTP memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi fondasi dalam mendorong reformasi birokrasi dan perbaikan sistem pengendalian internal.
BPK RI Apresiasi Transparansi Pemprov Kaltim
Dr. Ahmad Adib Susilo dari BPK RI menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltim dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan. Pemeriksaan BPK RI dilakukan berdasarkan empat aspek utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Meski demikian, BPK mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi, yang telah disampaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Komitmen Lanjutkan Perbaikan
Seno Aji menyatakan Pemprov Kaltim siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara cepat dan tuntas. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran OPD dan DPRD Kaltim atas dukungan, kinerja, dan fungsi pengawasan yang terus berjalan optimal.
Dengan raihan opini WTP ke-12 kali secara berturut-turut, Pemprov Kaltim semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pemerintah daerah yang paling konsisten dalam menjunjung akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas. (adv kmf kaltim)
