Pemprov Kaltim Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2024, Realisasi Pendapatan Lampaui Target
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditegaskan dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, Kamis (12/6).
Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyatno, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap publik, yang disampaikan melalui lembaga legislatif.
"Ini bukan sekadar rutinitas administrasi, tapi cerminan tanggung jawab moral dan politik dalam mengelola uang rakyat," ujar Arief dalam forum tersebut.
Realisasi Melebihi Target
Arief memaparkan, total pendapatan daerah tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp21,22 triliun berhasil melampaui target, dengan realisasi mencapai Rp22,08 triliun atau 104,07 persen. Kinerja pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mencatat hasil positif, yakni Rp11,69 triliun dari target Rp11,03 triliun (106,04 persen).
Namun, Arief mencatat masih ada pekerjaan rumah dalam kategori pendapatan daerah yang sah. Dari target Rp202,04 miliar, yang tercapai hanya Rp146,02 miliar atau sekitar 72,27 persen.
Di sisi lain, belanja daerah terealisasi sebesar Rp20,46 triliun dari target Rp22,19 triliun (92,19 persen). Sementara itu, pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA 2023 terealisasi sebesar Rp976,50 miliar.
Kolaborasi Jadi Kunci
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD bukan hanya milik eksekutif semata, tetapi hasil sinergi berbagai pihak.
"Capaian ini adalah buah dari kerja kolektif antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat Kaltim," ujar Ekti.
Ia menambahkan bahwa laporan keuangan bukan hanya sebatas pemenuhan aturan, tapi juga alat evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dijalankan selama setahun terakhir.
Agenda Selanjutnya
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim akan menggelar rapat lanjutan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2024. Evaluasi dan masukan dari para legislator ini akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola keuangan di masa mendatang. (adv diskominfo kaltim)
