Pemprov Kaltim Siapkan 506 Ton Cadangan Pangan Untuk Antisipasi Krisis
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat kesiapan menghadapi potensi kerawanan pangan di sejumlah wilayah. Melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH), Pemprov Kaltim telah menyiapkan cadangan pangan sebesar 506 ton yang siap didistribusikan bila terjadi kondisi darurat.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, menyebutkan ada beberapa daerah yang saat ini mendapat perhatian serius karena masuk kategori rentan rawan pangan, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat (Kubar). Namun, distribusi bantuan masih menunggu disposisi dari Gubernur Kaltim.
"Cadangan pangan ini disiapkan untuk mengantisipasi bencana, inflasi ekstrem, maupun gangguan sosial yang berdampak pada akses pangan masyarakat. Jika ada krisis, bantuan bisa segera disalurkan atas permintaan resmi dari pemerintah kabupaten/kota," jelas Amaylia.
Saat ini, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi fokus utama penanganan menyusul bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan lonjakan harga bahan pokok. Sebagai respons, Pemprov Kaltim telah menyalurkan 68,5 ton beras bantuan kepada warga terdampak di dua kecamatan paling parah, Long Apari dan Long Pahangai. Setiap kepala keluarga menerima jatah 20 kilogram beras.
Amaylia menambahkan, status kerawanan pangan suatu daerah ditentukan berdasarkan sembilan indikator, mulai dari ketersediaan pangan lokal (produksi padi dan jagung), angka stunting, hingga akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.
"Tahun lalu misalnya, Kecamatan Busang di Kutai Timur sempat masuk kategori rawan pangan karena masalah air bersih. Namun setelah ada perbaikan infrastruktur, statusnya sudah membaik," ungkapnya.
Sebagai bentuk transparansi, masyarakat dapat memantau status ketahanan pangan daerah melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang diterbitkan secara berkala oleh pemerintah.
Dengan cadangan pangan yang diperkuat serta sistem pemantauan yang lebih akurat, Pemprov Kaltim optimistis dapat menjaga stabilitas pangan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi krisis di masa mendatang. (adv diskominfo kaltim)
