Perkuat Keterbukaan Informasi, Diskominfo Kaltim Gelar Forum Koordinasi PPID Se-Kaltim
SAMARINDA - Sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi publik di daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2025, Kamis (3/7/2025), di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, yang menegaskan pentingnya forum sebagai wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi antar PPID di seluruh daerah.
"Forum koordinasi ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat langkah kita dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan efektivitas pengawasan di Kalimantan Timur," ujar Faisal dalam sambutannya.
Faisal juga mengapresiasi capaian Kaltim yang berhasil mempertahankan predikat Provinsi Informatif selama lima tahun berturut-turut, dan berharap prestasi ini menjadi pemacu semangat kabupaten/kota untuk meraih hasil serupa pada penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi 2025.
"Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi hak masyarakat yang harus kita layani secara profesional," tegasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh aparatur agar memahami tugas dan fungsi masing-masing PPID, serta aktif mengikuti dinamika pemerintahan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
"Teruslah berinovasi dan lakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana, baik secara mandiri maupun bersama Komisi Informasi, agar kualitas layanan informasi di perangkat daerah semakin baik," pesannya.
Forum ini menghadirkan dua narasumber utama:
Muhammad Khaidir, Komisioner Komisi Informasi Kaltim, yang menyampaikan hasil Monev 2024 dan arah kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke depan.
Valdha, anggota Relawan TIK, yang berbagi perspektif tentang pemanfaatan teknologi untuk mendukung keterbukaan informasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Diskominfo Kaltim untuk mendorong pemerintahan yang terbuka, profesional, dan responsif terhadap hak-hak informasi publik. (adv diskominfo kaltim)
