Rudy Mas’ud Buktikan Komitmen Pendidikan Gratispol, 105 Ribu Mahasiswa Kaltim Dengan Biaya 1,3 T
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi melalui Program Gratispol Pendidikan. Program unggulan ini dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri Kaltim untuk menempuh pendidikan tinggi.
Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas'ud menegaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kaltim. Karena itu, pemerintah memastikan dukungan terhadap pendidikan terus diperkuat melalui program Gratispol.
"Gratispol Pendidikan merupakan investasi kita untuk masa depan Kaltim. Pemerintah hadir agar anak-anak Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya," tegas Rudy Mas'ud.
Sampai tahun 2026, Pemprov Kaltim menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk pelaksanaan Gratispol Pendidikan. Hingga semester ganjil 2026, bantuan telah disalurkan kepada 105 Ribu mahasiswa.
Program yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim ini menyasar mahasiswa di 52 perguruan tinggi di daerah, terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur.
Menurut Rudy, besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pendidikan tinggi dapat diakses masyarakat secara lebih luas. Program ini diharapkan tidak hanya membantu mahasiswa menyelesaikan kuliah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing generasi muda Kaltim.
"Yang kita bangun bukan hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga manusia. Karena itu, investasi di bidang pendidikan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kita ingin anak-anak Kaltim memiliki pendidikan yang baik dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujarnya.
Rudy mengatakan pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan Gratispol. Masukan dari mahasiswa dan perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk memastikan program semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.
"Kita ingin Gratispol terus diperbaiki. Bukan hanya dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dari mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa," katanya.
Selain bantuan biaya pendidikan, pemerintah juga mencermati kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Usulan dukungan biaya hidup atau living cost bagi mahasiswa kurang mampu akan menjadi bahan pembahasan dan koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
"Setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kita lihat dan evaluasi. Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan anak-anak Kaltim bisa kuliah, menyelesaikan pendidikannya, kemudian kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah," pungkas Rudy Mas'ud.
Manfaat Gratispol juga dirasakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Sebanyak 1.300 mahasiswa di perguruan tinggi tersebut telah memperoleh manfaat berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Tim Gratispol UINSI Samarinda, Raihan, mengatakan berdasarkan survei kepada penerima manfaat, hampir seluruh mahasiswa berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan. Sebab, bantuan UKT dinilai sangat membantu mahasiswa, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
"Mahasiswa baru yang menerima manfaat khawatir putus kuliah jika tidak lagi mendapatkan bantuan UKT," ujar Raihan saat silaturahmi Aliansi Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kalimantan dengan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Program Gratispol Pendidikan diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan sumber daya manusia Kaltim yang unggul, mandiri dan berdaya saing. Dengan dukungan anggaran yang kuat serta evaluasi berkelanjutan, program tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. (densul)
