Sertifikasi Tenaga Konstruksi Dimulai, Gubernur Harum: SDM Andal Penentu Arah Pembangunan
SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas'ud atau yang akrab dikenal dengan sapaan Gubernur Harum, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan utama dalam membangun infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tahun 2025 Tahap I di Gedung Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6/2025). Program ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim dalam mencetak tenaga kerja konstruksi lokal yang ahli, kompeten, dan siap bersaing secara nasional.
Dengan mengangkat tema "Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Menuju Kompeten, Unggul, Berdaya Saing dan Produktif", kegiatan ini digelar serentak di lima kabupaten/kota yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau.
"Target kami tahun ini ada 1.000 sertifikat konstruksi. Hari ini 500 dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini bukan sekadar angka, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas pembangunan di Kalimantan Timur," ujar Gubernur Harum di hadapan ratusan peserta.
Ia menekankan bahwa tenaga kerja konstruksi tak hanya dituntut cakap di lapangan, tetapi juga harus memiliki pengakuan kompetensi melalui sertifikasi resmi. Menurutnya, bangunan yang kokoh lahir dari sumber daya manusia yang mumpuni.
"Bangunan Kantor Gubernur ini diresmikan tahun 1984. Usianya hampir 40 tahun, tapi masih kokoh berdiri sampai hari ini. Bangunan ke depan seharusnya bisa lebih kokoh lagi dan itu hanya bisa dicapai jika tenaga kerja kita punya kompetensi yang jelas," tegasnya.
Gubernur juga mendorong kebijakan agar proyek-proyek APBD dan APBN di Kaltim ke depan hanya boleh dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah tersertifikasi, demi menjamin mutu dan keamanan konstruksi.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa pelatihan ini diikuti 827 peserta yang terdiri dari lulusan baru, tenaga ahli, asesor, dan instruktur. Kegiatan dilakukan secara hybrid, dengan pelatihan daring dan tatap muka, serta diakhiri uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi secara nasional.
"Data BPS 2024 mencatat lebih dari 147 ribu tenaga kerja di sektor konstruksi di Kaltim, namun 17 persen di antaranya belum tersertifikasi. Lewat program ini, kami mencoba menjembatani kesenjangan tersebut," ujar Nanda.
Pelatihan ini juga menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor, menggandeng kementerian, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan LSP. Narasumber berasal dari berbagai lembaga kredibel seperti BPSDM Kementerian PUPR, Persatuan Insinyur Indonesia, IALKI, PAKKI, hingga asosiasi teknik dari Kalimantan Timur.
Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2023, sekaligus tindak lanjut atas penghargaan nasional yang diterima Pemprov Kaltim sebagai OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi terbaik tahun 2024 dari Kementerian PUPR.
"Bagi kami, ini bukan sekadar pelatihan atau kewajiban regulasi. Ini adalah investasi strategis yang akan menentukan kualitas infrastruktur masa depan Bumi Etam," tutup Fitra Firnanda. (adv diskominfo kaltim)
