Bulungan Siapkan Skema Baru Pengisian Jabatan Pimpinan, Tak Lagi Andalkan Seleksi Terbuka
TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mulai menyiapkan penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pola baru dalam mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Skema tersebut diproyeksikan menggantikan mekanisme seleksi terbuka yang selama ini membutuhkan proses relatif panjang. Persiapan penerapan manajemen talenta itu dibahas Pemkab Bulungan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, dirinya bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah memaparkan kesiapan daerah di hadapan jajaran BKN.
Menurut Syarwani, penerapan manajemen talenta diharapkan tidak hanya membuat proses pengisian jabatan strategis menjadi lebih efektif, tetapi juga memastikan pejabat yang dipilih memiliki kompetensi, kinerja dan potensi yang sesuai.
"Dengan manajemen talenta ASN ini tidak hanya mempercepat pengisian jabatan strategis. Tapi juga dapat memastikan bahwa setiap posisi kepemimpinan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, kinerja dan potensi terbaik," kata Syarwani.
Ia menjelaskan, rencana tersebut mengacu pada Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Manajemen Talenta ASN. Pelaksanaannya juga diperkuat Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis.
Kebutuhan terhadap pola baru tersebut dinilai cukup mendesak. Saat ini, Pemkab Bulungan masih memiliki tiga posisi JPT Pratama yang belum terisi.
Ketiga jabatan tersebut yakni Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan.
Selain tiga posisi tersebut, terdapat sejumlah jabatan administrator atau eselon III yang juga kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia.
Dalam proses persiapan, Pemkab Bulungan mendapat masukan langsung dari BKN melalui Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru. Kantor regional tersebut memiliki wilayah kerja meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Ekspos yang dipimpin Syarwani dilakukan di hadapan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman.
Berdasarkan data yang disampaikan BKN, sebanyak 12 pemerintah daerah di Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah menerapkan manajemen talenta ASN untuk pengisian jabatan Pengawas, Administrator hingga JPT.
Pemkab Bulungan pun diarahkan untuk mengikuti pola tersebut. Dalam pembahasan, BKN bahkan melakukan simulasi pengisian jabatan melalui aplikasi, termasuk mengecek bukti pendukung Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) calon pejabat.
Selain kesiapan sistem, kualitas data kepegawaian menjadi perhatian. BKN mencatat Indeks Kualitas Data Kepegawaian Pemkab Bulungan berada di angka 99,88 atau tergolong sangat tinggi.
Namun, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dari sebelumnya 1.182 ASN yang belum mengisi SKP tahun sebelumnya, jumlah tersebut kini telah ditekan menjadi 25 pegawai.
Sementara itu, kelengkapan arsip digital pada aplikasi MyASN baru mencapai 58,2 persen.
"BKN meminta catatan ini agar dituntaskan. Yaitu 0 pegawai yang tidak mengisi SKP, serta menggerakkan segenap ASN Pemkab Bulungan untuk mengunggah dan peduli arsip digital," ujar Syarwani.
ASN juga diminta lebih aktif memperbarui data pengembangan kompetensi secara digital. Data tersebut nantinya menjadi salah satu komponen penting dalam pemetaan potensi dan kinerja ASN untuk mendukung penerapan manajemen talenta.
Dengan pembenahan data tersebut, Pemkab Bulungan diharapkan semakin siap menerapkan sistem pengisian jabatan berbasis kompetensi, kinerja dan potensi, sekaligus mempercepat proses regenerasi kepemimpinan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. (DKIPBUL/ADV)
