Pegadaian Dukung Penuh Holding Ultra Mikro Bersama BRI Dan PNM

Sinergi Bikin Kinerja Pegadaian Makin Berenergi

POJOKALTIM - Rencana holding Ultra Mikro (UMi) yang menggabungkan tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), mendapat dukungan penuh dari manajemen Pegadaian. Di mana holding UMi ini ditujukan sebagai upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional, sesuai tagline BUMN Untuk Indonesia. Program ini juga dinilai semakin memperkuat database pelaku bisnis UMi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bermanfaat mendukung suksesnya program pembangunan ekonomi.

Direktur Utama (Dirut) Pegadaian Kuswiyoto menyebut holding BUMN memiliki tujuan utama penguatan bisnis UMi dan UMKM, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di instansinya. Perluasan akses ini bisa terjadi karena masing-masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen dan tenaga pemasar secara terintegrasi. Sehingga kawasan yang belum terjangkau oleh Pegadaian bisa dilayani di kantor BRI, agen BRI link dan PNM.

"Ini (holding BUMN) akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan begitu , maka transaksi nasabah ketiga BUMN ini akan semakin cepat, akurat, mudah dan hemat. Di sisi lain kami juga bisa saling memanfaatkan kantor, outlet dan agen masing-masing perusahaan, untuk memasarkan produk secara cross selling," urai Kuswiyoto.

Ia juga meyakini holding BUMN akan memberi dampak positif, bukan hanya kepada pelaku UMi dan UMKM, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan agen ketiga perusahaan. "Karyawan tak perlu khawatir karena holding tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti PHK, penutupan outlet atau pengurangan pendapatan. Bahkan jika bisnis ini semakin sehat justru kesejahteraan pun kian meningkat," jelas Kuswiyoto menepis keraguan akan dampak holding BUMN ini.

Terkait rencana holding ketiga perusahaan ini, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simlanan (LPS). Selain itu ada juga restu dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Alhamdulillah dari audiensi kami dan rapat-rapat yang ada di berbagai pihak saat ini kami sudah mendapat dukungan dari OJK, Bank Indonesia, LPS, KSSK dan juga terakhir dirapatkan di Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian sebagai pimpinan dari komite tersebut," kata Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3) lalu. (cuk)

Share:

Berita Lainnya