PERDA: Puji sosialisasi bantuan hukum gratis bagi warga tak mampu.

Gratis, Bantuan Hukum Untuk Warga Tak Mampu

Puji Sosialisasikan Perda No 5 Tahun 2019

POJOKALTIM, SAMARINDA - Pada umumnya, warga miskin lebih baik memilih menghindari kasus hukum ketimbang menghadapinya. Persoalan biaya menjadi alasan utamanya. Padahal, pemerintah sudah menjamin bantuan hukum kepada mereka sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim No 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

"Dengan Perda ini, warga tak mampu mendapat bantuan pendampingan kasus hukum secara gratis," ujar Puji Setyowati.

Ini disampaikan anggota DPRD Kaltim kepada sejumlah warga Sungai Kunjang, Samarinda. Sosialisasi Perda (Sosper) ini bertempat di Dermaga Mahakam Ulu Jalan Untung Suropati, Samarinda, Jumat (25/9).

Hadir pula mendampingi Puji pakar hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Agus Talis Jhoni SH MKn, dan Rusdiono SHI SH MH.

Berdasarkan landasan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" dan pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu begitu pentingnya Sosialisasi Perda terkait Bantuan Hukum terus dilakukan agar warga bisa mengetahui dan mengerti prosedur mendapatkannya.

Puji menyampaikan sesuai fungsi legislasi salah satunya dilakukan Sosper tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Ia mengatakan di dalam UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

"Kita di provinsi Kaltim pun diperkuat dengan Perda No 5 tahun 2019 yang nanti akan dipaparkan pakar hukum Pak Agus dan Pak Rusdiono," terang Puji yang juga ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltim ini.

Dikatakannya, tujuan Perda tersebut menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan.

Untuk itu, lanjutnya melalui Perda ini menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun Puji mendoakan agar mereka yang hadir disini tidak pernah bersoalan dengan masalah hukum. 

"Siapa saja yang bermasalah hukum agar bisa memanfaatkan bantuan hukum dari Pemerintah melalui Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di Kaltim, terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI," pungkas Puji.

Rusdiono menegaskan warga mendapatkan pendampingan hukum secara gratis, apabila ada masyarakat yang bermasalah kemudian tidak punya biaya atau dikategorikan miskin.

"Masyarakat tidak perlu takut lagi berurusan dengan hukum terkait biaya, karena ada perlindungan hukum dari Pemprov Kaltim, sejak diterbitkan Perda ini tahun 2019 lalu," terangnya.

Terkait syaratnya, ditambahkan Agus dengan dibuktikan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau kepala Desa sesuai pasal 1 angka 9.

Agus juga memaparkan ketentuan pidana bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain terkait dengan perkara maka akan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. "Pidana yang sama juga diberlakukan bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum," katanya.

Agus pun menegaskan bantuan hukum ini gratis. Oleh karena itu agar tidak takut ketika sedang bermasalah hukum. "Jangan takut melapor, nanti bisa dilindungi dengan bantuan hukum dari LBH yang telah menjalin kerjasama," terang Agus. (aka)

Share: