• index
  • Pojok Ragam
  • Tanggapi Raperpres Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme

Tanggapi Raperpres Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme

Academics TV Dan Fakultas Syariah IAIN Samarinda Gelar Webinar Nasional

POJOKALTIM, SAMARINDA - Academics TV bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Samarinda menggelar Webinar Nasional bertajuk Mengatasi Aksi Terorisme: Mestikah Tni Terlibat?. Acara ini diadakan pada Sabtu (21/11) secara daring.


Webinar ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pandangan alternatif sebagai bagian masyarakat sipil terkait Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi terorisme di Indonesia. 


Kegiatan akademik ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Dr Bambang Iswanto MH. Selanjutnya, diskusi ilmiah dimulai dengan pemaparan materi dari keynote speaker Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).


Diskusi ini dimoderatori oleh Beni Sukadis M.Sos yang memandu  empat narasumber untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme. 


Para narasumber yang hadir adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr Zuly Qodir, Dosen Politeknik Negeri Batam, Dr Muhammad Zaenuddin, S.Si, M.Sc, Akademisi IAIN Samarinda, Muzayyin Ahyar, dan  Abdul Malik MA sebagai pengamat terorisme. 


Para narasumber berdiskusi dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam menanggapi raperpres tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Beberapa poin penting yang termaktub dalam raperpres ini antara lain memuat fungsi TNI dalam mengatasi aksi terorisme di wilayah penangkalan, penindakan, pemulihan dan beberapa aturan terkait kejadian aksi teror luar biasa, serta terkait kerja sama antar lembaga dan pendanaan.


Acara yang melibatkan banyak pihak ini menggarisbawahi hal penting bahwa keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme harus diarahkan pada prinsip dan kerangka kerja criminal justice system atau sistem penegakan hukum di Indonesia bukan war model atau model perang. 


Penanganan kasus terorisme harus menggunakan model pendekatan multi-jalur berganda yang melibatkan negara, aparat keamanan dan atau alat pertahanan, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, keterlibatan TNI secara organisatoris pada kasus terorisme harus melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait penanggulangan terorisme yang telah dibentuk sebelumnya.


Selain itu, penindakan atas aksi terorisme oleh TNI harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Hal tersebut memiliki tujuan agar tugas dan fungsi TNI tidak keluar dari koridor negara hukum dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, meskipun dalam kasus penanganan aksi terorisme.


Diskusi daring ini mendapat sambutan positif dengan kehadiran para peserta dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Rekaman diskusi daring tentang rancangan peraturan presiden ini dapat pula ditonton melalui saluran Youtube Academics TV. (dan)

Share: