Ketua KPID Kaltim Akbar Ciptanto SHut, MPSc

Akbar: Presiden Pasti Punya Pertimbangan

Perampingan Lembaga Dan Komisi Di Pemerintahan

TIDAK semua lembaga atau komisi pemerintah bisa di hapus atau dilebur begitu saja. Apalagi yang didirikan berdasar Undang Undang. Mesti dibahas panjang bersama DPR.

"Contoh yang didirikan berdasar UU adalah KPU. Jika melebur atau menghapus KPU, bisa dipastikan mengubah Undang Undang Dasar,"ujar Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim Akbar Ciptanto.

Ini diutarakannya terkait rencana Presiden Jokowi yang berencana menghapus atau melebur komisi dan lembaga pemerintah yang secara kinerja bisa diefisiensikan. Apalagi, belakangan ini pemerintah pusat memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Akbar menambahkan, memang tak semua lembaga atau komisi yang lahir berdasarkan UU. Ada juga yang diterbitkan melalui peraturan presiden ataupun peraturan kementerian. "Jika berdasarkan itu, pembahasan cukup di pemerintahan saja," kata dia. Namun demikian, lanjutnya, presiden pasti punya alasan dan sudah dipertimbangkan secara matang.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi berencana merampingkan lembaga dan komisi yang dinilai secara kinerja masih bisa ditangani departemen terkait.

Misal Komisi Nasional Lanjut Usia. Komisi ini sebenarnya bisa dijalankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan ini juga bertujuan untuk pengematan anggaran negara. (aka)

Share:

Berita Lainnya