DPRD Kaltim Soroti Sentralisasi Pendidikan: Agusriansyah Desak Kurikulum Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal
SAMARINDA - Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara pusat dan daerah di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai sistem pendidikan nasional yang terlalu sentralistik menjadi akar dari kesenjangan pembangunan SDM, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.
Menurut politisi Fraksi PKS itu, sistem pendidikan yang tak menyesuaikan dengan kondisi lokal membuat banyak lulusan tidak mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam, namun tertinggal dari segi kualitas SDM.
"Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik. Padahal, tiap wilayah punya kebutuhan, potensi, dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tak relevan dengan realitas lokal, maka pembangunan juga akan timpang," ujar Agusriansyah, Kamis (31/7/2025).
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mulai mendorong penerapan kurikulum kontekstual, yakni sistem pembelajaran yang menggali kearifan lokal, potensi ekonomi wilayah, serta kebutuhan dunia kerja setempat.
"Ini bukan hanya soal pelestarian budaya. Tapi bagaimana menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang bisa membangun daerahnya sendiri," tegasnya.
Agusriansyah juga menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pendidikan nasional yang terlalu memusatkan peran pemerintah pusat. Ia menilai masyarakat di daerah pinggiran sering kali hanya menjadi objek dari kebijakan yang bersifat seragam dan tidak adaptif.
"Pendidikan harus lahir dari realitas yang ada. Ketika kurikulum mencerminkan identitas lokal, maka bukan hanya mencetak lulusan berkualitas, tapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah," tambahnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal membangun kolaborasi nyata dalam merancang arah pendidikan yang lebih adil, relevan, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, menurutnya, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (adv dprd kaltim)
