Sumber foto: KPU Samarinda

Angkat Guru Honor Jadi ASN, Bisa?

MEMBELUDAKNYA tenaga honorer di bidang pendidikan, hingga sengkarutnya proses penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, akan menjadi tugas rumah bagi pemimpin Samarinda selanjutnya. Apa kiat mereka mengatasinya?


Dalam sesi debat garapan KPU Samarinda Minggu (18/10), tiap calon wali kota memaparkan programnya. Ada yang sepakat zonasi, ada yang menyarankan agar sistem tersebut dihapus.


Zairin Zein merupakan calon wali kota yang kurang sependapat dengan sistem zonasi. Semestinya semua bebas menikmati dan mau sekolah di mana saja. Tetapi, menurutnya, filosofi zonasi sebenarnya bagus. Yakni untuk pemerataan penerimaan siswa. Sehingga tak ada lagi namanya sekolah unggulan. 


Andi Harun juga menyebutkan bahwa zonasi ini sebenarnya hanya pas di pulau Jawa. Mengingat penyebaran infrastruktur pendidikan tak merata.


Di Samarinda, tak semua kecamatan memiliki SMA negeri. Contohnya di Kecamatan Samarinda Ilir, dan Kecamatan Samarinda Kota. Bahkan di Kecamatan Samarinda Seberang yang jumlah penduduknya banyak, hanya ada satu SMA negeri.


"Makanya kedepan, kami akan bangun sekolah negeri di tiap kecamatan. Sehingga masalah zonasi ini bisa diselesaikan," terangnya. 


Mengenai sistem ini, Barkati menyebutkan akan selalu memikirkan bagaimana zonasi tidak menjadi polemik. Dirinya akan mencari polanya sekaligus akan membangun sekolah sekolah baru.


Selain zonasi, banyaknya jumlah tenaga honorer di dunia pendidikan, khususnya guru, juga menjadi persoalan di Kota Tepian.


Mengatasi hal ini, tiap calon wali kota berjanji akan mengusulkan ke pusat agar honorer diangkat menjadi ASN. "Ada model dari negara yang sudah tepat mengatasi honorer. Yakni dengan mengangkat menjadi ASN," ujar Andi Harun.


Namun begitu, dalam panggung politik seperti ini, Andi Harun enggan memanfaatkan sebagai mencari popularitas semata. 


Terpenting baginya adalah bagaiman membuat sistem untuk meningkatkan kesejahteraan kepada honorer selain dalam bentuk uang. "Peningkatan kesejahteraan ini juga mesti realistis dengan kemampuan keuangan daerah," sebutnya.


Zairin mengatakan bahwa apa yang terjadi pada guru honorer sangat memprihatinkan. Di Loa kumbar, tenaga guru honor hanya dapat Rp 800 ribu perbulan. 


Terkait itu, dirinya kelak akan beri tambahan gaji kepada honorer agar setara UMR. "Biar mereka juga bisa hidup layak," tegasnya.


Sementara Barkati juga berjanji akan memperjuangkan nasib honorer menjadi ASN. Dikatakannya, di Samarinda jumlah tenaga guru honor mencapai 4 ribuan.


"Mereka bekerja melebihi guru guru yang sudah ASN. Dengan gaji pas pasan, mereka tetap kerja ikhlas. Makanya pemerintah tidak tinggal diam, harus beri penghrgaan sebaik-baiknya agar merek bisa memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, dirinya akan memberikan tambahan gaji, insentif dan berusaha usulkan ke pemerintah pusat agar diangkat jadi ASN," bebernya. (aka)

Share: