Arahan APBD Hingga Penanganan Covid-19

POJOKALTIM.CO.ID, BALIKPAPAN - Dalam pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada seluruh gubernur terkait penanganan covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3/2022) malam.

Presiden Jokowi mengingatkan para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) di daerahnya masing-masing.

"Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya prokes, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan," kata Presiden dalam pengarahannya.

Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus digencarkan di setiap daerah. Dilanjutkan dengan vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat (booster).

Sementara untuk situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.

"Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang," terangnya.

Menurutnya, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara. Seperti harga minyak dunia naik dua kali lipat, gas maupun kelangkaan pangan yang menyebabkan harga juga akan melonjak.

Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan APBD dengan situasi yang terjadi saat ini.

"Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual, APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan," dijelaskannya.

Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Bukan berarti ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, dan ketimpangan infrastruktur.

Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas berstandar internasional.

"Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh karena omnibus law, sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan," paparnya. (adv)