Disdikbud Kaltim Siap Jalankan SPMB 2025/2026 Dan Program Pendidikan Gratis “GratisPol”
SAMARINDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pembelajaran 2025/2026, yang akan segera dimulai pada pertengahan tahun ini.
Kesiapan ini juga selaras dengan implementasi program unggulan GratisPol (Gratis untuk Pelayanan Optimal), sebuah kebijakan pro-rakyat yang diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud (Harum), bersama Wakil Gubernur Seno Aji. Program ini merupakan komitmen nyata Pemprov Kaltim untuk mewujudkan pendidikan gratis dan merata bagi seluruh anak di Kaltim.
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, dalam keterangan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kaltim pada Selasa (10/6), menyatakan bahwa program ini akan mulai digulirkan bersamaan dengan proses penerimaan murid baru.
"GratisPol adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Tidak boleh ada anak di Kaltim yang gagal sekolah hanya karena soal biaya," tegas Armin.
Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk mendukung pelaksanaan GratisPol mulai tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk menanggung biaya pendidikan dan mendorong pemerataan akses belajar.
Armin juga menjelaskan bahwa SPMB adalah istilah baru yang menggantikan sebutan sebelumnya, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Meskipun hanya merupakan perubahan terminologi, tujuan utama sistem ini tetap sama yakni memberikan akses pendidikan yang adil, merata, dan inklusif bagi seluruh anak di Kalimantan Timur.
"Yang penting bukan hanya nama, tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi daerah agar anak-anak bisa lanjut sekolah. Yang terpenting, kita cari solusi agar tidak ada anak yang putus sekolah," lanjut Armin.
Tidak hanya untuk sekolah negeri, Disdikbud Kaltim juga mendorong partisipasi sekolah swasta dalam menjalankan prinsip GratisPol. Melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), pemerintah berharap sekolah swasta dapat turut menyukseskan misi pendidikan gratis untuk semua.
"Dengan BOSDA, kita ingin sekolah swasta juga bisa mulai menerapkan prinsip GratisPol. Pendidikan gratis harus merata, tidak boleh terbatas hanya pada sekolah negeri," tutupnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, program GratisPol diharapkan menjadi terobosan besar dalam mencetak generasi Kaltim yang cerdas, unggul, dan berdaya saing tinggi, serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi. (adv diskominfo kaltim)
