Gubernur Harum Tinjau Sidrap, Mediasi Sengketa Batas Wilayah Bontang–Kutim
KUTAI TIMUR - Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas'ud (Harum) turun langsung meninjau Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Senin (11/8/2025). Kehadirannya bertujuan memediasi sekaligus mencari solusi terkait permasalahan batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.
Dalam dialog terbuka bersama warga, Gubernur Harum menegaskan bahwa polemik batas wilayah tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.
"Semua warga di sini adalah warga Indonesia, warga Kaltim. Jangan sampai perbedaan persepsi batas wilayah membuat ada yang tidak mendapat pelayanan. Mau pilih masuk Bontang atau Kutim, silakan, tapi yang utama adalah dokumen kependudukan jelas, pelayanan publik terpenuhi, dan hak warga dilindungi," tegas Harum.
Ia menekankan pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib berjalan tanpa diskriminasi, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur strategis, lapangan pekerjaan, jaminan sosial, keamanan, dan kenyamanan.
Mantan legislator DPR RI itu juga menyoroti aspek administrasi, termasuk pembayaran pajak, pengelolaan puskesmas, fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, dan listrik yang selama ini diberikan pemerintah daerah.
Permasalahan serupa, lanjut Harum, juga terjadi di sejumlah daerah lain di Kaltim, seperti Kutim-Berau, Kukar-Kubar, dan PPU-Paser. Ia mengajak masyarakat tetap tenang meski ada perbedaan pandangan.
"Hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin. Kalau tidak bisa kita sepakati hari ini, maka sesuai aturan akan kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusannya nanti, harus kita patuhi," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan aspirasi beragam, baik yang ingin bergabung dengan Pemerintah Kota Bontang maupun bertahan bersama Pemerintah Kabupaten Kutim. Pertimbangan mereka mencakup aspek sosial, budaya, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta jaminan kesejahteraan.
Kegiatan ini juga dihadiri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Supervisi Raziras Rahmadillah, Kabiro POD Setdaprov Kaltim Siti Sugiyanti, jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimda Kaltim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, serta tokoh masyarakat setempat. (adv diskominfo kaltim)
