TERIMA: Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Ketua dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahlevi dan Edy Sunardi Darmawan, dan Yenni Eviliana bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI A Halim Iskandar di ruang ke
Kejar Laju Pembangunan Di Pedesaan, Kaltim Perlu Dukung Pusat
POJOKALTIM.CO.ID, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan Kaltim memerlukan dukungan pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan khususnya di desa-desa guna mampu menjadi desa maju dan berkembang.
Hal tersebut disampaikan Politikus PAN itu saat mengunjungi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI A Halim Iskandar di ruang kerjanya, Kamis (6/10).
Ia menyebutkan kendati berpenduduk dibawah jumlah penduduk di Pulau Jawa tetapi luasan wilayah Kaltim menjadi tantangan pembangunan. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak persoalan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan hingga jaringan informasi dan telekomunikasi yang belum memadai di sejulah daerah.
Apabila hanya mengandalkan daerah saja tanpa dukungan dari pemerintah pusat maka sulit bagi desa untuk mengejar ketertinggalannya dengan perkotaan. "Singkronisasi program apa yang kami programkan agar mendapatkan supporting dari Kemendes," kata Sigit didampingi anggota Komisi IV DPRD Kaltim.
Ditunjuk sebagai IKN, lanjut dia sebagai dasar bagi pemerintah pusat khususnya Kemendes PDTT dalam memberikan perhatian khsusus atau memprioritaskan kebijakannya terhadap kemajuan desa di Kaltim. "Menciptakan desa maju yang tidak kalah dengan perkotaan tidaklah mudah, harus ada dukungan searah mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terkait kebijakan," terangnya.
Menjawab persoalan tersebut, Menteri yang akrab di sapa Gus Halim ini menyarankan untuk memanfaatkan Dana Desa guna mengatasi susahnya sinyal internet. DPRD Kalimantan Timur, menurutnya, bisa membuat kebijakan dengan cara urunan setiap desa dengan dana desanya untuk kemudian disingkronkan dengan program Provinsi.
Sementara perihal listrik, Gus Halim menyatakan masih dalam pembahasan dengan PLN untuk menemukan konsep yang efektif. Pasalnya, program yg sudah berjalan selama ini masih terdapat banyak kendala.
Ia mencontohkan persoalan listrik di Papua yang menggunakan tenaga surya masih belum efektif. "Lalu ada solusi lagi dari PLN yakni menggunakan genset. Nah permasalahan genset sekarang ada di BBM, bukan hanya persoalan harga tapi pembelian. Beli solar pakai jeriken kan tidak boleh, lalu gunanya apa ada genset," jelas Gus Halim. (adv/tw)
