Muhammad Syafranuddin: Perpustakaan Daerah Perlu Dukungan Dana Dari APBN
POJOKALTIM.CO.ID, SAMARINDA - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur, Muhammad Syafranuddin mengungkapkan untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi perpustakaan meningkatkan literasi, peluang dan mengatasi tantangan perpustakaan umum dan sekolah, hinga inovasi layanan perpustakaan di daerah perlu dukungan dana dari APBN.
Hal itu diungkap Syafranuddin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI, hari Selasa (21/3/2023). Kepala DPK Kaltim menghadiri RDP bersama kepala Dinas Perpustakaan kan Kearsipan Provinsi, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.
RDP dipimpin langsung Ketua Panja PLTP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih didampingi Hetifah Sjaifudian, dari Dapil Kaltim Komisi X DPR RI. Hadir mendampingi Ivan dalam RDP, Kepala BP3KM, Taufik, Kepala Bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi, dan Pengelohan Bahan Perpustakaan, Endang Effendi.
Menurut Ivan, adanya dukungan dana dari APBN untuk peningkatan literasi, layanan dalam rangka mengatasi tantangan perpustakaan umum dan sekolah, serta inovasi layanan, akan membuat DPK di daerah mengatasi aneka permasalahan selama ini yang belum bisa diatasi.
"Kita perlu dukungan anggaran/dana dari APBN untuk membangun perpustakaan yang baik sarana dan prasarana. Anggaran juga penting untuk pengadaan buku hingga teknologi guna meningkatkan kualitas layanan yang memegang kunci bagi kualitas literasi masyarakat," paparnya.
Ivan berharap dengan adanya RDP, membuka secercah harapan bagi DPK Kaltim untuk melakukan pergerakan literasi semakin masif menyasar seluruh masyarakat Kaltim dimana pun individu tinggal.
Ivan menambahkan keberadaan gedung perpustakaan di daerah, termasuk gedung Perpustakaan Provinsi di Jalan Ir. H Djuanda Samarinda baik secara geografis maupun demografi tidak lagi berada di lokasi yang ideal dan begitu pula dengan luasan gedungnya.
"Perkembangan kota membuat lokasi perpustakaan yang 20 tahun lalu ideal, sekarang tak lagi ideal, karena sudah kebajiran, begitu juga dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu daerah, khususnya jumlah mahasiswa dan pelajar yang harus dilayani," ucap Ivan.
Perpustakaan di daerah juga kekurangan tenaga pustakawan sebab, sangat jarang DPK Kaltim setiap tahunnya dapat penerimaan pegawai dapat formasi untuk pustakawan.
"Kita berharap dengan RDP ini, Komisi X bisa menindaklanjuti apa-apa yang disampaikan kepala perpustakaan daerah meneruskan ke kementerian/lembaga mitranya, agar apa-apa yang diharapakan daerah diperhatikan," pungkasnya. (adv)
