Transformasi Digital Jadi Kunci Layanan Publik, KemenPAN-RB Tekankan Perubahan Budaya Birokrasi

SAMARINDA - Transformasi digital pemerintahan bukan hanya urusan aplikasi atau teknologi, melainkan sebuah perubahan menyeluruh yang menyentuh regulasi, budaya kerja, hingga kelembagaan. Hal itu ditegaskan Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, dalam koordinasi penerapan transformasi digital di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, arah kebijakan digitalisasi pemerintah harus menjawab langsung kebutuhan dasar rakyat. Presiden telah menetapkan lima program prioritas, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat (PR).

"Digitalisasi bukan sekadar aplikasi. Yang lebih penting adalah regulasi yang mendukung, tata kelola yang efisien, serta budaya birokrasi yang terbuka dan adaptif," jelas Averrouce.

Ia menambahkan, pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu dan pemanfaatan data lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar setiap program prioritas bisa berjalan efektif.

Meski mengakui masih ada tantangan teknis, Averrouce menegaskan bahwa transformasi digital adalah keniscayaan. "Kita harus bergerak dari birokrasi yang kaku menuju pemerintahan digital yang responsif, di mana manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat Diskominfo Kaltim, termasuk Sandiman Ahli Muda Agus Eko Santoso beserta jajaran.

Transformasi digital diyakini akan menjadi motor penggerak perubahan birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi hasil. (adv diskominfo kaltim)